Petranews.com-Medan| Terkait adanya kisruh saat Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Kelurahan, tepatnya Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, disebabkan adanya dugaan ketidak keterbukaan pihak Kelurahan dalam proses Pemilihan Pengurus LPM tingkat Kelurahan yang mengabaikan mekanisme dan aturan organsiasi, maka ratusan massa yang tidak senang, melakukan aksi protes ke Kantor Kelurahan yang nyaris memicu terjadinya konflik antar masyarakat pendukung yang berbeda.
Ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu di Kantor Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan yang viral di platform media sosial Tiktok, mendapat tanggapan Wakil Ketua I DPD LPM Kota Medan Tengku Saladin, S.Ag, MA. Kepada media Saladin menyesalkan terjadinya ricuh, jika para pihak yang terlibat dalam proses Pemilihan Pengurus LPM tingkat Kelurahan, saling mengedepankan semangat keterbukaan, musyawarah mufakat dan tidak melakukan intervensi proses pemilihan, tentu kejadian itu tidak terjadi.
"Kita berharap pihak Kelurahan ketika melaksanakan Musyawarah Kelurahan atau Muskel LPM tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perda Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan, tentu hal ini tidak terjadi. Pihak Kelurahan harus mengundang perwakilan lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut sebagaimana diatur dalam Perda,"ujar Tengku Saladin kepada media, Rabu (4/6).
Aktifis HMI Cabang Medan era 90-an berharap, agar pihak Kelurahan juga diharapkan berkoordinasi dengan pengurus LPM Kecamatan dan juga Dinas terkait, bahwa Musyawarah Kelurahan itu untuk memilih Ketua dan Pengurus LPM haruslah tetap mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, karena kehadiran LPM sebagai mitra pemerintah ditingkat Kelurahan, berperan aktif membantu untuk melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat.
"Semoga aksi-aksi seperti ini tidak terjadi lagi kalau komunikasi dilakukan dengan sebaik-baiknya,"ujar alumni IAIN Sumatera Utara ini tegas. (AS)
0 Komentar