Petranews.com-Medan| Federasi Serikat Guru Indonesia, melalui Sekretaris Jenderal Fahriza Martha Tanjung berharap terkait polemik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menuai kecaman dan kritik keras dari insan guru, perlu di cermati dan dilihat secara utuh, konteks ucapan Sri Mulyani secara utuh.
Hal ini disampaikan Fahriza, terkait viralnya video Menteri Keuangan yang beredar di masyarakat lewat tayangan platform media sosial, memancing reaksi keras di tengah masyarakat, terutama dari kalangan guru yang merasa ucapan dari pejabat negara itu mencederai perasaan para pendidik ini.
“Setelah melihat seluruh isi video Sri Mulyani secara utuh dalam kegiatan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, kami menyimpulkan bahwa memang tidak ada pernyataan secara langsung guru menjadi beban negara. Tetapi tetap saja pernyataan yang disampaikan Sri Mulyani menunjukkan betapa lemahnya komitmen Pemerintah untuk mensejahterakan guru,”ujar Fahriza Marta Tanjung, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Rabu (20/8).
Lebih jauh disampaikan mantan aktivis HMI Cabang Medan ini, Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji guru yang kecil menjadi tantangan keuangan negara sambil mempertanyakan apakah semuanya menjadi tanggung jawab keuangan negara atau melibatkan partisipasi masyarakat.
“Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Sri Mulyani juga merendahkan komitmen dan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tidak ada data yang resmi memang, tetapi tanpa peran masyarakat khususnya perguruan swasta, maka pendidikan Indonesia bisa mandek, yang berakibat Pembangunan di Indonesia tidak bisa jalan.”ujarnya.
Apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani ini tentunya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan bahwa yang menyebutkan bahwa sebuah negara akan maju jika pendidikannya berkualitas dan pendidikan akan berkualitas akan tercapai jika guru diperhatikan kualitas dan kesejahteraannya.
FSGI juga menilai bahwa apa yang disampaikan Sri Mulyani, sepertinya Pemerintah sudah kehabisan akal untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Lebih kurang 13 tahun beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan ternyata gaji guru masih kecil. Padahal sesuai dengan Keputusan MK pada Tahun 2006 sudah memasukkan gaji guru sebagai komponen pemenuhan 20% anggaran pendidikan berbeda dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa gaji guru seharusnya di luar komponen pemenuhan 20% anggaran pendidikan.
"Ada baiknya jika Sri Mulyani sudah tidak sanggup lagi meningkatkan gaji guru dan tidak punya komitmen terhadap pendidikan, segera mengibarkan bendera putih,"ungkap Riza. (AS)
0 Komentar