Medan — Gerakan Rakyat Tanpa Partai (GETAR) Sumatera Utara mengecam keras kebijakan afirmasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengaktifkan kembali pendamping desa yang sebelumnya telah dievaluasi dan dinyatakan tidak berlanjut. Kebijakan tersebut dinilai tidak relevan dengan kebencanaan di Sumatera Utara dan mencerminkan ketidakpastian arah kebijakan negara.
Koordinator GETAR Sumatera Utara, Fajar Aritonang, menegaskan bahwa dalih kebencanaan yang digunakan sebagai dasar kebijakan tidak memiliki korelasi dengan tugas pokok dan fungsi pendamping desa. Menurutnya, penanganan bencana sudah memiliki struktur dan kewenangan yang jelas melalui BNPB, BPBD, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
“Pendamping desa bukan tenaga tanggap darurat bencana. Ini bentuk pemaksaan logika kebijakan yang tidak berdasar,” tegas Fajar.
Fajar menilai, kebijakan afirmasi tersebut justru menganulir proses evaluasi yang seharusnya menjadi instrumen final dalam menjamin profesionalisme dan akuntabilitas pendamping desa. Sikap kementerian yang tidak konsisten terhadap keputusannya sendiri dinilai berbahaya bagi tata kelola pemerintahan.
“Seorang menteri tidak boleh memimpin dengan kebijakan coba-coba. Negara ini bukan ruang eksperimen. Jika Menteri Desa tidak mampu konsisten dengan hasil evaluasi yang dibuat kementeriannya sendiri, maka patut dipertanyakan kapasitas kepemimpinannya,” ujar Fajar.
Lebih lanjut fajar juga mengingatkan agar kebijakan afirmasi tidak disusupi kepentingan oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Menurut Fajar, jika pola kebijakan seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin tergerus.
GETAR Sumut mendesak Menteri Desa untuk menghentikan kebijakan afirmasi tersebut dan mengembalikan marwah evaluasi sebagai dasar utama pengambilan kebijakan negara yang konsisten dan rasional. Tutupnya.
0 Komentar