 |
| Ilustrasi gambar AI |
PURWOKERTO [PetraNews] — Bagi sebagian keluarga Indonesia, masuk Fakultas Kedokteran bukan sekadar soal memilih program studi.
Di belakangnya ada harapan bertahun-tahun, biaya pendidikan yang besar, waktu belajar yang panjang, dan keinginan orang tua melihat anaknya memiliki masa depan melalui profesi yang dianggap bergengsi.
Namun harapan tersebut berubah menjadi persoalan hukum ketika muncul dugaan bahwa kesempatan masuk perguruan tinggi dapat diperoleh melalui pembayaran kepada pihak tertentu.
Kasus yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, memperlihatkan sisi lain dari persoalan penerimaan mahasiswa baru.
Angka Rp650 juta menjadi salah satu titik penting.
Bukan hanya karena jumlahnya besar, tetapi karena angka tersebut menggambarkan bagaimana mahalnya sebuah harapan ketika akses pendidikan mulai ditempatkan dalam hubungan transaksional.
Ketika Orang Tua Membeli Harapan
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, terdapat orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang diduga diminta menyediakan uang Rp650 juta agar anaknya dapat diterima melalui jalur mandiri.
Permintaan tersebut diduga disampaikan melalui jaringan yang melibatkan pejabat kampus dan pihak swasta.
Namun hasil akhirnya justru berbeda dari yang dijanjikan.
Calon mahasiswa tersebut tetap dinyatakan tidak lolos.
Di titik ini, perkara tersebut memiliki dimensi sosial yang lebih luas.
Orang tua bukan hanya berpotensi mengalami kerugian finansial.
Mereka juga berhadapan dengan pertanyaan mengenai bagaimana seseorang dapat begitu percaya terhadap tawaran "jaminan masuk" perguruan tinggi.
Kepercayaan semacam itu biasanya tidak muncul begitu saja.
Ada faktor persaingan.
Ada tekanan keluarga.
Ada reputasi sebuah program studi.
Ada ketakutan gagal.
Dan ada keyakinan bahwa seseorang yang mengaku mempunyai akses internal mungkin dapat membuka pintu yang tidak bisa dibuka melalui jalur biasa.
Mengapa Angka Rp650 Juta Menjadi Penting?
Dalam pemberitaan mengenai korupsi, angka sering kali hanya menjadi statistik.
Rp650 juta.
Rp99 juta.
Rp1,12 miliar.
Puluhan barang bukti.
Namun di balik angka tersebut terdapat realitas ekonomi.
Rp650 juta bagi sebuah keluarga dapat berarti tabungan bertahun-tahun.
Dapat berarti penjualan aset.
Dapat berarti pinjaman.
Dapat berarti pengorbanan usaha keluarga.
Karena itu, dugaan permintaan uang dalam proses penerimaan mahasiswa tidak dapat dilihat hanya sebagai transaksi antara pemberi dan penerima.
Ada konsekuensi ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga.
Terlebih ketika uang tersebut diberikan dengan keyakinan bahwa anak akan memperoleh tempat di perguruan tinggi.
Jika kemudian janji tersebut tidak terealisasi, kerugian menjadi semakin berat.
Pendidikan dan Ketimpangan Kesempatan
Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai percaya bahwa uang dapat menjadi jalan alternatif untuk mendapatkan pendidikan.
Bayangkan dua keluarga.
Keluarga pertama memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi kemampuan finansial terbatas.
Keluarga kedua memiliki kemampuan finansial jauh lebih besar.
Jika proses seleksi berjalan berdasarkan aturan dan prestasi, keduanya memiliki kesempatan yang ditentukan oleh sistem seleksi.
Tetapi jika muncul pihak yang menawarkan jalan khusus dengan imbalan uang, maka ukuran kesempatan dapat berubah.
Bukan lagi semata-mata:
"Seberapa mampu calon mahasiswa memenuhi persyaratan?"
Tetapi menjadi:
"Seberapa besar kemampuan keluarga membayar?"
Jika pola semacam itu berkembang, ketimpangan ekonomi dapat masuk ke ruang yang seharusnya dijaga oleh prinsip merit dan keadilan.
Jalur Mandiri dan Persepsi Publik
Jalur mandiri sering dipahami masyarakat sebagai jalur alternatif untuk masuk perguruan tinggi.
Karena memiliki mekanisme yang berbeda dengan seleksi nasional, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai cara kerja jalur tersebut.
Dalam kasus Unsoed, KPK menyoroti sekitar 73 kuota dalam konteks penerimaan Fakultas Kedokteran yang menjadi bagian dari penyidikan.
Angka tersebut kemudian menjadi perhatian publik.
Tetapi angka 73 harus dibaca secara hati-hati.
Pihak universitas menjelaskan bahwa dari sekitar 245 daya tampung Fakultas Kedokteran, sekitar 30 persen atau 73 kursi merupakan kuota seleksi mandiri.
Artinya, keberadaan kuota mandiri itu sendiri bukan bukti bahwa seluruh kursi telah diperjualbelikan.
Yang sedang diuji melalui proses hukum adalah dugaan adanya penyalahgunaan sebagian kuota untuk kepentingan transaksi.
Perbedaan ini penting agar publik tidak mencampuradukkan antara kuota resmi dengan dugaan transaksi ilegal.
Masalah Bukan Hanya pada Pembayaran
Masyarakat sering kali melihat korupsi dari sisi uang.
Padahal dalam perkara penerimaan mahasiswa, ada aset lain yang jauh lebih penting:
akses.
Akses terhadap informasi.
Akses terhadap pejabat.
Akses terhadap sistem.
Akses terhadap keputusan.
Akses terhadap kesempatan.
Uang dapat menjadi alat untuk mendapatkan akses tersebut.
Sebaliknya, akses dapat menjadi sumber keuntungan bagi orang yang memilikinya.
Karena itu, apabila dugaan dalam perkara Unsoed terbukti, persoalannya bukan hanya mengenai siapa menerima uang.
Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana akses terhadap kewenangan penerimaan mahasiswa dapat digunakan dalam hubungan dengan pihak luar.
Perantara dan Ekonomi "Jalan Belakang"
Kehadiran pihak swasta dalam konstruksi perkara juga memberikan gambaran mengenai bagaimana transaksi semacam ini dapat berkembang.
Calon mahasiswa atau orang tua tidak harus mengenal pejabat kampus secara langsung.
Mereka cukup mengenal seseorang yang mengaku memiliki koneksi.
Dari sana terbentuk rantai hubungan.
Orang tua menyerahkan uang kepada perantara.
Perantara berhubungan dengan pihak internal.
Pihak internal kemudian menggunakan kewenangannya.
Jika proses tersebut benar terjadi, maka terbentuk semacam ekonomi informal yang bertumpu pada akses terhadap institusi pendidikan.
Masalahnya, ekonomi semacam itu tidak memiliki perlindungan bagi calon mahasiswa.
Tidak ada kontrak resmi.
Tidak ada jaminan hukum bahwa uang yang dibayarkan akan menghasilkan kelulusan.
Dan apabila transaksi terbongkar, pihak yang membayar justru dapat berada dalam posisi yang sangat rentan.
Calon Mahasiswa yang Tidak Mengetahui Apa-Apa
Ada satu kelompok yang sering terlupakan dalam kasus seperti ini: calon mahasiswa itu sendiri.
Seorang anak dapat saja tidak mengetahui bahwa orang tuanya sedang berhubungan dengan seseorang yang menawarkan bantuan masuk perguruan tinggi.
Ia hanya mengetahui bahwa orang tuanya sedang berusaha mencari jalan agar dirinya dapat melanjutkan pendidikan.
Karena itu, dampak kasus tidak boleh otomatis diarahkan kepada mahasiswa.
Kesalahan orang dewasa dalam mengambil keputusan tidak serta-merta menggambarkan kemampuan akademik anak.
Begitu pula mahasiswa lain yang diterima secara sah tidak seharusnya ikut mendapatkan stigma hanya karena berada dalam institusi yang sedang menghadapi perkara hukum.
Pemisahan antara individu dan institusi menjadi penting dalam pemberitaan.
Ketika Reputasi Menjadi Korban
Dalam kasus korupsi di lingkungan pendidikan, ada satu kerugian yang tidak mudah dihitung.
Yaitu reputasi.
Reputasi universitas tidak hanya dimiliki oleh rektor atau pejabatnya.
Reputasi tersebut melekat pada:
mahasiswa;
dosen;
tenaga kependidikan;
alumni;
orang tua;
calon mahasiswa;
dan masyarakat yang selama ini mempercayai institusi tersebut.
Ketika muncul dugaan jual-beli kesempatan masuk universitas, orang luar dapat mempertanyakan kualitas proses seleksi.
Pertanyaan tersebut dapat meluas menjadi keraguan terhadap seluruh institusi.
Padahal sebagian besar mahasiswa dan tenaga akademik tidak mempunyai hubungan apa pun dengan perkara.
Inilah salah satu alasan mengapa kasus korupsi di lembaga pendidikan memiliki dampak reputasi yang sangat panjang.
Apa yang Terjadi Jika Kepercayaan Hilang?
Kepercayaan tidak hilang hanya karena satu berita.
Namun kepercayaan dapat terkikis ketika publik melihat bahwa aturan yang seharusnya berlaku untuk semua orang ternyata diduga dapat dinegosiasikan.
Dalam jangka panjang, masyarakat dapat mulai mencari jalur informal.
Orang tua tidak lagi bertanya:
"Apa persyaratan resminya?"
Tetapi:
"Siapa yang bisa membantu?"
Perubahan pola pikir tersebut sangat berbahaya.
Sebab begitu masyarakat menganggap jalur informal sebagai sesuatu yang normal, praktik yang seharusnya dianggap penyimpangan dapat berubah menjadi kebiasaan.
Perlunya Transparansi yang Bisa Diverifikasi
Solusi terhadap persoalan tersebut bukan hanya membuat pernyataan bahwa proses penerimaan mahasiswa dilakukan secara transparan.
Transparansi harus dapat diperiksa.
Masyarakat idealnya dapat mengetahui:
berapa kursi tersedia,
berapa peserta mendaftar,
bagaimana kriteria seleksi ditentukan,
berapa nilai atau indikator yang digunakan,
siapa yang berwenang mengubah data,
dan apakah perubahan tersebut tercatat.
Dengan sistem digital, transparansi bahkan dapat diperkuat melalui audit trail.
Setiap perubahan data dapat direkam.
Setiap persetujuan dapat memiliki identitas pengguna.
Setiap keputusan dapat dilacak waktunya.
Dengan demikian, apabila terjadi kejanggalan, auditor tidak perlu hanya bergantung pada pengakuan manusia.
Data sistem juga dapat berbicara.
Membuat "Jalan Belakang" Menjadi Tidak Menarik
Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan dengan menangkap pelaku.
Sistem juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kewenangan menjadi sulit dilakukan.
Misalnya:
tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses;
akses sistem menggunakan akun pribadi;
autentikasi diperkuat;
perubahan data membutuhkan persetujuan berlapis;
daftar peserta diaudit secara berkala;
hubungan panitia dengan pihak eksternal dicatat;
seluruh pembayaran menggunakan jalur resmi;
dan tersedia kanal pengaduan yang independen.
Jika semua proses dapat dilacak, ruang untuk melakukan transaksi rahasia menjadi semakin kecil.
Bagi Orang Tua: Jangan Membeli Janji
Kasus ini juga memberikan pelajaran bagi masyarakat.
Janji bahwa seseorang dapat "dipastikan lulus" seharusnya menjadi tanda bahaya.
Tidak ada pihak yang seharusnya meminta uang di luar ketentuan resmi dengan menjanjikan hasil seleksi akademik.
Orang tua calon mahasiswa perlu memastikan setiap pembayaran memiliki dasar resmi, bukti transaksi, dan tujuan yang jelas.
Begitu pula calon mahasiswa perlu mengetahui bahwa keputusan untuk menerima atau menolak pembayaran informal dapat membawa konsekuensi serius.
Pendidikan tidak seharusnya menjadi arena tawar-menawar rahasia.
Kasus Ini Harus Menjadi Cermin
Perkara Unsoed kini berada dalam proses hukum.
KPK harus membuktikan konstruksi perkara melalui alat bukti.
Pengadilan nantinya yang akan menentukan kesalahan atau tidaknya para terdakwa.
Tetapi masyarakat tidak perlu menunggu putusan akhir untuk mengambil pelajaran.
Ada pertanyaan yang dapat mulai diajukan sejak sekarang:
Apakah mekanisme penerimaan sudah cukup transparan?
Apakah orang tua mengetahui jalur resmi pembayaran?
Apakah calon mahasiswa mempunyai tempat mengadu?
Apakah akses sistem sudah diawasi?
Apakah pejabat yang mempunyai kewenangan dapat bekerja tanpa kontrol yang memadai?
Dan yang paling penting:
Apakah kesempatan mendapatkan pendidikan masih benar-benar dipandang sebagai hak yang harus diperjuangkan melalui proses yang adil, atau mulai dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibeli?
Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Barang Dagangan
Kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsoed memberikan gambaran bahwa persoalan korupsi di sektor pendidikan mempunyai wajah yang berbeda.
Ia tidak selalu muncul dalam bentuk proyek besar atau anggaran negara.
Kadang-kadang korupsi dapat muncul di tempat yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: sebuah kursi mahasiswa.
Satu kursi mungkin terlihat kecil.
Tetapi bagi seorang calon mahasiswa, kursi itu adalah masa depan.
Bagi orang tua, kursi itu adalah hasil dari perjuangan.
Bagi universitas, kursi itu adalah bagian dari tanggung jawab akademik.
Dan bagi negara, kursi itu merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia.
Karena itu, ketika kewenangan atas kursi tersebut diduga dipertukarkan dengan uang, persoalannya jauh lebih besar daripada nominal transaksi.
Yang dipertaruhkan adalah keyakinan masyarakat bahwa pendidikan masih dapat menjadi jalan menuju masa depan tanpa harus membeli jalan belakang.
Catatan Redaksi
Artikel ini menggunakan sudut pandang sosial-ekonomi dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan para pihak sebelum adanya putusan pengadilan. Informasi mengenai dugaan tindak pidana disampaikan berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK dan perkembangan informasi yang tersedia. Setiap pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar