MEDAN — Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Sumatera Utara akan menggelar Diskusi Publik-2 bertajuk “Diskursus Biaya Haji 2027: Antara Komitmen Negara, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan” di Madani Hotel Medan, Kamis (29/10/2026), mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini akan membahas persoalan pembiayaan haji dari perspektif pengelolaan dana, kebijakan pemerintah, keadilan sosial, dan keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Ketua PW ISMI Sumatera Utara, Prof. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag., mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya ISMI menghadirkan ruang dialog yang konstruktif mengenai isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan umat. Menurut dia, persoalan biaya haji tidak cukup dilihat hanya dari besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah, tetapi juga perlu dikaji dari aspek tanggung jawab negara, tata kelola dana haji, serta keberlanjutan pembiayaan bagi generasi mendatang.
“Persoalan biaya haji tidak bisa hanya dilihat dari besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah. Ada aspek keadilan sosial, tanggung jawab negara, tata kelola dana haji, dan keberlanjutan yang perlu dibahas secara komprehensif. Kami berharap diskusi ini dapat mempertemukan berbagai perspektif dan menghasilkan pemikiran yang konstruktif bagi kepentingan umat,” demikian rumusan pernyataan yang disiapkan untuk Prof. Nispul Khoiri dan perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.
Diskusi ini akan menghadirkan H. Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., MM., CACP., QIA., SAS., Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BP BPKH) Republik Indonesia; Dr. H. Zulkifli Sitorus, M.A., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara; serta Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., akademisi UIN Sumatera Utara. Adapun Dr. Kamilah, S.E., Ak., M.Si., CA., akademisi UIN Sumatera Utara, akan bertindak sebagai moderator.
Sejumlah materi yang akan dibahas meliputi optimalisasi investasi dan nilai manfaat dana BPKH, subsidi pemerintah dan peningkatan kualitas layanan haji, serta subsidi dana haji dalam tinjauan maqashid syariah. Pembahasan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai tantangan pembiayaan haji, termasuk pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah, kualitas pelayanan, dan kesehatan pengelolaan dana dalam jangka panjang.
Melalui Diskusi Publik-2 ini, PW ISMI Sumatera Utara berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Forum ini juga diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membahas masa depan pembiayaan haji secara lebih komprehensif.
0 Komentar