Petranews.com-Medan| Penggeledahan Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Sumut yang berada di kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara, seakan luput dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Obaja Putra Ginting oleh tim KPK beberapa waktu lalu.
Penggeledahan Kantor PBJ Sumut ini sangat penting untuk mengungkap terkait kasus OTT proyek infrastruktur jalan di Wilayah Sumatera Utara yang dilakukan KPK.
"Kantor PBJ itu sangat vital dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sistem elektronik. Jadi KPK harus juga menggeledah ruangan PBJ di Kantor Gubsu itu untuk mencari bukti tambahan agar semakin terang benderang modus korupsi E-catalog yang menyebabkan OTT,"ungkap Arief Tampubolon dari Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Sabtu (12/7).
Menurut aktifis anti korupsi ini, selain Kantor PBJ yang belum digeledah KPK, Arief menyarankan agar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut ikut juga digeledah.
"Dua kantor itu sangat penting dan strategis dalam sistem birokrasi pengadaan barang dan jasa. Karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan atau APBD Sumut. Sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut," kata Arief.
Lebih jauh di sampaikan Arif, jika KPK ingin menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting cs, KPK harus bisa mendapatkan bukti autentiknya.
"Kabar dari anggota dewan mengatakan tak ada judul proyek yang di OTT KPK di dalam APBD Sumut, pasti ada kebijakan tertulis dibuat untuk alokasi anggaran dari APBD. Siapa yang membuat kebijakan itu bisa terlihat jelas," kata Arief.
Makanya sangat penting KPK melakukan penggeledahan Kantor PBJ dan BKAD Pemprov Sumut untuk penguatan penyidikan kasus OTT proyek infrastruktur jalan di Wilayah Sumatera Utara yang dilakukan KPK.
"Publik tinggal menunggu keberanian KPK untuk mengungkap itu, serta mengembangkan pihak mana saja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini, di sini kredibilitas KPK di uji,"tegas Arief Tampubolon. (AS)
0 Komentar