Medan,Petra News
Potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara menjadi perhatian utama dalam kegiatan “Ngopi Siang” yang digelar KOGANA Sumut, Jumat (2/10/2026) di Teras Kafe Tasbi Medan.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, di antaranya BPBD Sumatera Utara, Basarnas, BMKG, serta diikuti sekitar 25 organisasi/lembaga, termasuk Komisi Sosial Bencana MUI Sumatera Utara, relawan kebencanaan, dan organisasi komunikasi.
Diskusi ini didahului dengan pemaparan literasi kebencanaan dan informasi cuaca serta iklim oleh BMKG yang disampaikan Hendro, ST., M.Si.
Beliau menjelaskan mengenai fenomena perubahan iklim (climate change) serta potensi dampaknya terhadap wilayah Sumatera Utara.
BMKG mengingatkan bahwa periode Oktober, November dan Desember 2026 perlu mendapat perhatian serius karena puncak curah hujan tingg dengan durasi pendek, berbagai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang maupun dampak cuaca ekstrem lainnya.
Kondisi ini membutuhkan langkah antisipasi bersama, terutama dengan memperkuat sosialisasi informasi kepada masyarakat.
KOGANA SUMUT mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah daerah dan para relawan kebencanaan dapat mengambil langkah-langkah mitigasi secara lebih aktif. Relawan diharapkan menjadi salah satu mata rantai penting dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam edukasi dan sosialisasi publik.
“Jangan sampai kejadian bencana hidrometeorologi ini seperti ulang tahun kebencanaan. Tahun 2024 terjadi, 2025 kembali terjadi, dan kita harus mengantisipasi agar 2026 tidak kembali menjadi siklus yang sama,” ini menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut.
Peserta diskusi menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, termasuk pengalaman dalam menghadapi kejadian bencana pada tahun sebelumnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya pembenahan sistem Desk Relawan, sehingga koordinasi antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana dan relawan dapat berlangsung lebih cepat serta terstruktur ketika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, relawan juga menilai perlu adanya penguatan sistem komunikasi radio analog sebagai sistem komunikasi pendukung ketika jaringan telekomunikasi seluler mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan.
ORARI dan RAPI agar dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem komunikasi kebencanaan, termasuk pemanfaatan perangkat radio pada band HF maupun VHF.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah kebutuhan pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis real-time, khususnya pada kawasan hulu sungai yang memiliki potensi menimbulkan banjir dan banjir bandang.
KOGANA SUMUT mendorong agar sistem peringatan dini tidak hanya dibangun pada satu atau dua lokasi, tetapi dilakukan secara bertahap dan terintegrasi pada wilayah-wilayah rawan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Sistem EWS tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat, pemerintah daerah, BPBD dan relawan sehingga waktu untuk melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Forum juga membahas perlunya perlindungan dan asuransi bagi relawan kebencanaan yang terlibat langsung dalam operasi tanggap darurat.
Relawan merupakan salah satu unsur yang kerap berada di garis depan ketika terjadi bencana. Karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan terhadap relawan dinilai perlu menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana.
Peserta juga mempertanyakan kondisi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Sumatera Utara yang dinilai perlu kembali diaktifkan dan diperkuat, kalau tidak bisa dibilang mati suri
Konsep Pentahelix juga menjadi pembahasan, yaitu pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, akademisi, masyarakat/komunitas, dunia usaha dan media.
Peserta juga menyoroti kondisi anggaran kebencanaan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama karena penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan operasional sebelum bencana terjadi.
Pengalaman tahun lalu menjadi salah satu bahan evaluasi. Pada saat itu, kegiatan penanganan bencana menghadapi kendala operasional akibat kelangkaan BBM, yang berdampak terhadap mobilitas relawan maupun unsur penyelamat.
Atas pengalaman tersebut, para relawan dan unsur Basarnas mendorong agar BPBD dapat membangun kerja sama atau MoU dengan Pertamina maupun badan usaha lainnya untuk mendukung kebutuhan operasional dalam kondisi tanggap darurat.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari skema kesiapsiagaan sehingga persoalan kebutuhan bahan bakar tidak kembali menjadi hambatan ketika terjadi bencana.
Kegiatan “Ngopi Bareng” ini terlaksana atas kepedulian KH. Muhammad Nuh, anggota DPD RI periode 2024–2029, terhadap berbagai persoalan yang disampaikan langsung oleh para relawan dan OPD yang bergerak di bidang kebencanaan.
Tentunya pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan di lapangan sekaligus mempertemukan unsur pemerintah, relawan dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain persoalan bencana akibat faktor cuaca, disampaikan berbagai persoalan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk dampak yang berkaitan dengan pertambangan dan perkebunan.
Para peserta berharap perhatian terhadap Sumatera Utara tidak hanya diberikan ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan, mitigasi dan penguatan kapasitas dae
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Rompi KOGANA kepada Anggota DPD RI KH. Muhammad Nuh.
Rompi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KOGANA SUMUT Irwan Supadli, didampingi Sekretaris Jenderal Ahaddin Subarani dan Dewan Pengawas Abdul Azis, ST.
Penyerahan rompi menjadi simbol ucapan terima kasih KOGANA SUMUT atas kepedulian dan dukungan KH. Muhammad Nuh terhadap persoalan kebencanaan yang dihadapi Sumatera Utara.
KOGANA SUMUT berharap KH. Muhammad Nuh dapat menjadi salah satu corong aspirasi masyarakat dan relawan Sumatera Utara kepada pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong perhatian terhadap daerah yang memiliki potensi sumber daya alam namun juga menghadapi risiko bencana dan persoalan lingkungan.
Melalui kegiatan “NGOPI DI SIANG HARI”, KOGANA SUMUT berharap komunikasi antara pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat dapat terus diperkuat.
Sebab, dalam menghadapi ancaman bencana, mitigasi tidak dapat menunggu bencana datang. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum sirene peringatan berbunyi.
0 Komentar