Petranews.com-Medan | Tim peneliti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) bersama University Sains Malaysia (USM) mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Percepatan tersebut dinilai penting agar pengakuan hukum terhadap PRT benar-benar diikuti dengan kepastian upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan.
Desakan tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Dari Pengakuan Hukum Menuju Perlindungan Efektif Pekerja Rumah Tangga", berlangsung pada Sabtu 7 November 2026 di Doha Room Hotel Madani Medan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari progres penelitian kolaboratif internasional bertajuk "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Keadilan Maqashid Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026", yang difasilitasi melalui program MoRA The AIR Funds Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2026.
Ketua Tim Peneliti dalan kesempatan FGD Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, menilai lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2026 merupakan kemajuan penting dalam sejarah perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun, sejumlah ketentuan di dalamnya masih memerlukan pengaturan lebih konkret agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
"Salah satu persoalan yang disorot adalah belum adanya ukuran atau rentang upah yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan penghasilan layak bagi PRT. Ketentuan pengupahan masih memberikan ruang kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, sementara posisi tawar kedua pihak dalam praktiknya belum tentu seimbang,"ujar Prof Arif kepada media, Rabu (11/11/2026) di ruang kerjanya.
Guru Besar Hukum UIN SU ini menegaskan, bahwa selain pengupahan, ia juga menyoroti pengaturan waktu kerja yang masih menggunakan istilah waktu kerja yang manusiawi tanpa batasan operasional yang terukur.
"Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama bagi PRT yang tinggal bersama pemberi kerja dan menghadapi penambahan tugas di luar kesepakatan awal,"terang pakar hukum pekerja migran ini.
Menurutnya, pengaturan lebih lanjut perlu mempertimbangkan jenis pekerjaan, durasi kerja, waktu istirahat, kondisi tempat tinggal, serta kemampuan pemberi kerja tanpa mengabaikan hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Tim peneliti juga menilai pemerintah perlu mempercepat penyusunan peraturan pemerintah yang secara teknis mengatur pengupahan, jaminan sosial, pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.
"Hal yang krusial, terlebih pada Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2026 memberikan batas waktu paling lambat satu tahun sejak undang-undang tersebut berlaku untuk menetapkan seluruh peraturan pelaksananya," ujar Prof Arif.
Dalam forum yang sama, lanjut Arif, dari unsur Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Mega Kartika turut membahas tantangan perlindungan PRT dari perspektif pemerintah daerah.
Pembahasannya menyoroti perlunya memperjelas pelaksanaan ketentuan undang-undang agar hak pekerja yang telah diakui secara normatif dapat diwujudkan melalui mekanisme perlindungan dan pengawasan yang efektif.
Sementara itu, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, menekankan pentingnya dukungan regulasi di tingkat daerah. Ia mendorong agar kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah tentang pelindungan PRT mulai mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dorongan tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan akses pengaduan bagi pekerja rumah tangga. Penyusunan regulasi daerah juga perlu diselaraskan dengan undang-undang dan peraturan pelaksana yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebagai salah satu dari Tim Peneliti Kolaboratif internasional, Dr. Mohammad Amir bin Wan Harun, Senior Lecturer, Islamic Studies Section, School of Humanities, University Sains Malaysia memaparkan perbandingan kondisi kesejahteraan dan perlindungan pekerja rumah tangga di Malaysia, khususnya pekerja migran yang berasal dari Indonesia.
Dalam pemaparannya, Amir menjelaskan bahwa pekerja yang masuk melalui jalur resmi relatif lebih mudah mendapatkan pengawasan administratif karena memiliki dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan. Sebaliknya, pekerja yang masuk melalui jalur tidak resmi menghadapi kerentanan lebih besar, termasuk persoalan pembayaran upah, penahanan dokumen, kekerasan, dan keterbatasan akses pengaduan.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dan efektivitas penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang melanggar hak pekerja. Pengalaman Malaysia menjadi bahan perbandingan bagi tim peneliti untuk melihat bagaimana pengaturan dan pengawasan dapat diperkuat dalam sistem pelindungan PRT di Indonesia.
Melalui penelitian ini, tim peneliti berupaya merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum PRT berbasis keadilan *maqashid syariah*. Pendekatan ini menempatkan perlindungan jiwa, harta, martabat, dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian penting dalam pembentukan kebijakan hukum.
Hasil diskusi bersama akademisi, pemerintah, dan unsur legislatif akan dianalisis lebih lanjut sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan, khususnya mengenai pedoman pengupahan, kepesertaan jaminan sosial, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian perselisihan pekerja rumah tangga.
Tim peneliti berharap hasil kajian tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2026, sehingga keberadaan undang-undang tidak berhenti pada pengakuan hukum, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. (PN)
0 Komentar