Petranews.com-Medan| Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan kepada semua Kementrian dan Lembaga (K/L) agar melakukan penghematan (efesiensi) atas pengeluaran anggaran yang dianggap tidak penting dan mendesak.
Efesiensi yang disampaikan Presiden, kemudian di implementasikan Kementrian Keuangan agar seluruh K/L melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan anggaran di masing-masing satuan kerja, mengingat beban keuangan tahun 2025 yang semakin berat, disebabkan berbagai hal, salah satunya pembayaran hutang yang jatuh tempo pada tahun ini.
Namun, kebijakan ini cukup ironi sekaligus memperihatinkan, sebab imbas dari kebijakan ini, di seluruh satuan kerja, badan ataupun instasi tidak terkecuali lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI, terkena dampak atas kebijakan itu, maka secara otomatis, manejemen TVRI dan RRI segera melakukan efesiensi, salah satunya mengurangi jumlah pekerja kontrak di kedua lembaga penyiaran tersebut, tidak terkecuali jurnalis, baik reporter maupun kameramen yang berstatus karyawan kontrak maupun outsourcing.
Hal ini disampaikan Ketua DPW Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara H.A. Nuar Erde, menanggapi terkait kebijakan efesiensi oleh Presiden Prabowo Subianto yang berimbas PHK bagi pekerja media di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI.
"Pertama kami ucapkan rasa prihatin kepada rekan-rekan jurnalis baik reporter maupun kameramen yang bekerja di TVRI dan RRI atas PHK yang terjadi,"ucap H.A. Nuar Erde, Rabu (12/2/2025).
Pimpinan media Penasumutonline ini berpendapat, bahwa kebijakan efesiensi Presiden Prabowo patut diapresiasi, sebab Pemerintah realitis dengan kondisi keuangan negara yang sulit, namun harus juga ada solusi bagi korban PHK efeisensi ini jangan mereka dibiarkan terlunta-lunta ditengah kondisi sulit seperti ini.
"Pemerintah harus juga bijak melihat fakta kepada mereka korban PHK, harus ada solusi yang diberikan pemerintah, apalagi ini menimpa rekan seprofesi kami, bukankah mereka punya keluarga yang harus di biayai kebutuhannya jangan pula kebijakan ini mencabut hak hidup orang lain, usul kami harus ada evaluasi terkait kebijakan ini, evaluasi program perlu, namun harus perhatikan juga hak hidup orang lain, karena itu IMO Indonesia Sumut turut merasa prihatin dan mendoakan kawan-kawan jurnalis TVRI dan RRI kuat dan sabar,"ujar wartawan senior ini tegas. (AS)
0 Komentar