Petranews.com-Medan| Satu persatu dugaan terjadinya kebocoran keuangan negara, dari sektor minyak dan gas, mulai terkuak. Seperti janji Presiden Prabowo Subianto, yang tidak menginginkan terjadinya kebocoran anggaran negara, disebabkan adanya korupsi, kolusi serta tindakan tidak jujur lainnya.
Presiden dengan segenap instrumen penegak hukum negara lainnya, mulai menampakkan titik terang. Kesungguhan dan keseriusan aparatur penegak hukum Polisi dan Kejaksaan serta dibantu Personil TNI AL berhasil menyelamatkan keuangan negara, dikarenakan adanya dugaan konspirasi korupsi yang oknum pejabat di Pertamina hingga rakyat biasa.
Hal ini, membuktikan komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan aset negara dari perilaku koruptif oknum yang hanya mencari kekayaan lewat jalan yang haram serta melawan hukum.
Kebobrokan sistem pengamanan jalur BBM yang seharusnya bersih dari praktek pencurian, pengoplosan dan perbuatan melawan hukum lainnya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun, akhirnya terungkap, berdasarkan informasi masyarakat dan ketegasan aparatur hukum, akhirnya pelaku dapat ditangkap.
Setidaknya ada tiga peristiwa yang menimpa Pertamina. Perusahaan BUMN migas ini terus didera permasalahan. Lemahnya kontrol dan pengawasan serta dugaan keterlibatan orang dalam, lemahnya pengawasan dan jalur pengamanan BBM Pertamina perlu dievaluasi.
"Setidaknya dalam bulan Februari ini, ada tiga kasus yang menimpa perusahaan BUMN Pertamina. Mulai dari pencurian BBM jenis avtur di daerah Pantai Labu Deli Serdang, pengoplosan gas bersubsidi di kawasan Medan Marelan dan terakhir pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan Pejabat utama di Pertamina Patra Niaga yang bertugas mendistribusikan BBM ke SPBU yang terjadi sejak tahun 2018 hingga 2023 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 968,5 Trliyun rupiah, luar biasa bobroknya sistem koordinasi dan pengawasan internal Pertamina, karena itu perlu di evaluasi total,"ujar Amirsyam Koordinator Medan Media Cyber Club, Jumat (28/2/2025).
Menurut jurnalis media online ini, pejabat BUMN yang bertanggung jawab atas penyediaan migas ini, harus bertanggung jawab, dikarenakan lalai bahkan terkesan mengabaikan perintah Presiden Prabowo.
"Feeling Presiden Prabowo sangat kuat, bahwa kebocoran keuangan negara selama ini sudah sedemikian parah, karenanya harus ada tindakan tegas, keras hingga pidana maksimal atas perbuatan elit Pertamina, termasuk kelalaian menjaga dan mengamankan jalur distribusi BBM hingga terjadi peristiwa pencurian, dan pengoplosan energi bersubsidi bertahun-tahun lamanya,"ujar Amir.
Ditambahkan Wakil Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara ini, Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam rentang 100 hari kerja, berhasil membongkar sindikat korupsi dan pencurian. Instrumen aparatur negara Kepolisian, Kejaksaan dan TNI mampu menjalankan perintah Presiden secara baik.
"Apresiasi kami kepada instrumen negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan TNI yang telah berhasil mengamankan kebocoran aset negara, dan jika dihitung-hitung ketiga peristiwa diatas, maka lebih 1000 Trliyun keuangan negara bisa diselamatkan, dan yang paling spektakuler kasus Mega korupsi awal tahun ini yaitu pengoplosan BBM pertalite menjadi Pertamax yang ditaksir mencapai 968,5 Trilyun oleh jajaran oknum direksi PT Pertamina Patra Niaga tercatat sebagai rekor korupsi terbesar dalam sejarah keuangan negara, kita berharap hukuman berat sangat layak diberikan kepada mereka, di tengah situasi sulit yang menyelimuti bangsa ini, sekali lagi komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga dan mengawal kekayaan negara benar adanya, dan seluruh elemen bangsa wajib mendukung dan mengawal sikap tegas Presiden ini tanpa ragu,"ujar Wakil Ketua Pengurus Wilayah GEMA Masjid Indonesia Sumatera Utara ini. (AS)
0 Komentar