Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mengajak Tahanan Makan, Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia

MEDAN– Video sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan bersama personel kepolisian di sebuah restoran di Medan, Senin (16/11/2026), menjadi perbincangan publik. Peristiwa tersebut terjadi setelah para tahanan dari Polres Asahan mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumatera Utara.

Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia Centre, Dr. Taufiq Hidayah Tanjung, menilai tindakan personel kepolisian yang mengajak para tahanan makan siang justru perlu dilihat dari perspektif kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Menurut dia, para personel dan tahanan telah menempuh perjalanan sejak subuh dari Asahan untuk mengikuti kegiatan di Mapolda Sumut. Setelah konferensi pers selesai menjelang siang, mereka diajak makan karena belum sempat sarapan. Dalam kegiatan tersebut, para tahanan tetap berada dalam pengawalan ketat dan tangan mereka diborgol.

Taufiq mengatakan, peristiwa tersebut mengingatkan kembali pada prinsip mendasar bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Pengakuan terhadap HAM bersifat universal, tidak bergantung pada status sosial, latar belakang, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.

"Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Status sebagai tersangka atau tahanan tidak menghapus hak-hak dasar tersebut. Karena itu, memberikan makanan kepada tahanan bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia," tegas Taufiq.

Ia menambahkan, pengawalan ketat dan kondisi tangan tahanan yang tetap diborgol menunjukkan bahwa aspek keamanan tetap diperhatikan. Dengan demikian, ketegasan aparat dan pendekatan kemanusiaan sesungguhnya dapat berjalan beriringan.

"Polisi tidak kehilangan ketegasannya hanya karena memberikan makanan kepada tahanan. Justru profesionalitas aparat terlihat ketika mampu menjalankan pengamanan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Taufiq menilai Polda Sumut tidak perlu meminta maaf hanya karena personelnya menunjukkan kepedulian kemanusiaan. Jika terdapat persoalan teknis mengenai prosedur atau kepatutan, hal tersebut dapat dievaluasi secara proporsional tanpa mengesampingkan substansi penghormatan terhadap HAM.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat Polri Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Menghormati hak tahanan bukan berarti membenarkan tindak pidananya. Penegakan hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh menghilangkan martabat kemanusiaan seseorang. Jangan sampai status tahanan membuat kita lupa bahwa mereka juga manusia," tutup Taufiq.

Posting Komentar

0 Komentar