Petranews.com-Jakarta|Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, karena inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia, yakni 5,32 persen secara tahunan.
Teguran itu dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Bukan hanya menegur Bobby, Kemendagri juga meminta 9 gubernur lainnya mengatasi fenomena tersebut.
“Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi yang tertinggi,”tegur Tomsi dalam Rakor yang ditayangkan di YouTube Kemendagri, Senin (6/10).
Inflasi Sumut mencapai 5,32 persen, sektor pengadaan pangan menjadi pendorong utamanya.
“Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi),” desaknya.
Tomsi bahkan membandingkan Sumatra Utara dengan Papua Pegunungan. Ia paham kondisi medan di Papua Pegunungan turut menghambat distribusi. Namun, provinsi itu ternyata masih sanggup mencatatkan angka inflasi sebesar 3,55 persen.
Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) tercatat tumbuh sebesar 4,69% (yoy) pada triwulan kedua 2025, dengan inflasi sebesar 5,3% dalam periode yang sama, menjadikan pertumbuhan PDRB terhambat oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
"Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh sektor pertanian serta transportasi dan pergudangan, namun inflasi tinggi mengindikasikan adanya tekanan harga yang lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat,"ujarnya.
Ia heran dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki jalur distribusi barang dan jasa mudah, tapi tetap mengalami inflasi tinggi.
Anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mendesak para kepala daerah segera bertindak.
“Bapak ibu sekalian kami mohon cek kembali ini, cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya! Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal.
Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi. Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu 3 jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat,"tegasnya.
Sekjen Kemendagri ini meminta kepada kepala daerah agar berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang di konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi.
Data yang diungkapkan Tomsi sama dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada September 2025 mencapai 2,65 persen secara year on year (yoy).
Rinciannya, 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya 1 provinsi terjadi deflasi. Amalia menyebut Sumatra Utara menjadi provinsi teratas dengan inflasi tertinggi secara tahunan.
“Yang mengalami inflasi tertinggi adalah Sumatra Utara, year on year (yoy). Jadi, kalau secara year on year Sumatra Utara mengalami (inflasi) 5,32 persen, Riau 5,08 persen, Aceh mengalami 4,45 persen,” jelas wanita yang akrab disapa Winny itu.
Ia mengatakan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi terbesar, yakni 9,59 persen. Disusul makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 5,01 persen secara tahunan.
“Inflasi 2,65 persen yang itu disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang dalam hal ini adalah karena didorong oleh kenaikan harga emas,” tandasnya.
Daftar 10 provinsi dengan inflasi tertinggi per September 2025:
1. Sumatra Utara: 5,32 persen
2. Riau: 5,08 persen
3. Aceh: 4,45 persen
4. Sumatra Barat: 4,22 persen
5. Sulawesi Tengah: 3,88 persen
6. Jambi: 3,77 persen
7. Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
8. Papua Pegunungan: 3,55 persen
9. Sumatra Selatan: 3,44 persen
10. Papua Selatan: 3,42 persen. (Ril)
0 Komentar