MEDAN [PetraNews] - Lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Kota Medan mulai menuai sorotan tajam. Di tengah kebutuhan mendesak penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur, kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas dinilai belum menunjukkan percepatan signifikan.
Ketua Dewan Pembina LAPAN (Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara), Haris Kelana Damanik, secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Medan belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya eksekusi program yang telah direncanakan.
“Pelaksanaan proyek infrastruktur yang belum dimulai hingga saat ini menjadi indikator kuat bahwa penggunaan anggaran berpotensi tidak maksimal. Ini membuka peluang terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang besar,” ujarnya.
Masalah Lama yang Tak Kunjung Tuntas
Banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik Kota Medan kembali menjadi perhatian utama. Hingga mendekati pertengahan tahun anggaran 2026, proyek-proyek strategis seperti perbaikan drainase primer dan sekunder belum menunjukkan progres nyata.
Menurut Haris, akar persoalan banjir bukan sekadar curah hujan tinggi, melainkan buruknya sistem drainase yang dipenuhi sedimentasi dan sampah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Perbaikan parit belum berjalan, padahal itu solusi utama. Kalau ini terus tertunda, banjir akan tetap menjadi siklus tahunan tanpa penyelesaian,” tegasnya.
Analisis Kinerja: Jalan di Tempat dan Minim Terobosan
Berdasarkan evaluasi hingga April 2026, kinerja Pemko Medan dinilai cenderung stagnan. Pada fase awal kepemimpinan, Walikota lebih banyak melakukan pendekatan sosial dan pengenalan, namun belum diiringi dengan gebrakan kebijakan strategis.
Sejumlah indikator memperkuat penilaian tersebut:
- Masalah klasik seperti banjir, sampah, dan tata kota belum terselesaikan
- Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai lemah
- Posisi strategis di dinas teknis sempat diisi pelaksana tugas (Plt), menghambat pengambilan keputusan
- Infrastruktur Jalur transportasi banyak rusak berat
Direktur Eksekutif LAPAN, Arif Fani, menambahkan bahwa lambannya realisasi anggaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan.
“Ketika OPD tidak solid dan kepemimpinan tidak tegas dalam eksekusi, maka dampaknya langsung terasa pada serapan anggaran dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Serapan Anggaran Rendah dan Risiko SILPA
Data sebelumnya juga menunjukkan bahwa serapan belanja daerah masih rendah pada periode awal tahun anggaran. Kondisi ini berpotensi berulang di 2026 jika tidak ada percepatan signifikan.
Rendahnya realisasi anggaran memiliki beberapa implikasi serius:
- Program pembangunan terhambat
- Risiko SILPA meningkat
- Kualitas proyek menurun akibat pengerjaan terburu-buru di akhir tahun
- Efektivitas anggaran publik menjadi dipertanyakan
Haris juga mengingatkan bahwa faktor cuaca, khususnya musim hujan, dapat memperburuk kualitas proyek jika pengerjaan dipaksakan di akhir tahun.
Ketimpangan Pembangunan dan Medan Utara
Sorotan lain tertuju pada wilayah Medan Utara, termasuk kawasan pesisir Belawan, yang dinilai masih minim pembangunan. Padahal, wilayah ini memiliki urgensi tinggi, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan banjir rob.
“Kawasan Medan Utara seharusnya menjadi prioritas. Namun hingga kini perhatian terhadap wilayah tersebut masih sangat minim,” kata Haris.
Upaya Perbaikan: Komitmen yang Diuji
Di sisi lain, Pemko Medan telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki kinerja OPD. Evaluasi internal dan pemanfaatan teknologi seperti sistem data terintegrasi juga mulai didorong.
Namun, berbagai pihak menilai bahwa komitmen tersebut harus segera diterjemahkan dalam langkah konkret, bukan sekadar wacana.
Ujian Kepemimpinan dan Efektivitas Anggaran
Lambannya realisasi APBD 2026 menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Walikota Medan. Tanpa percepatan eksekusi dan perbaikan koordinasi antar-OPD, berbagai program strategis—terutama penanganan banjir—berpotensi kembali gagal.
Dalam konteks yang lebih luas, persoalan ini tidak hanya menyangkut angka serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. [*red]
0 Komentar