Petranews.com-Medan| Indeks Pembangunan manusia salah satu indikatornya, yakni pendidikan. Tingginya budaya literasi (membaca), maka satu indikator Human Development Indeks terpenuhi, namun ironis seiring hilangnya program bantuan 1.000 buku yang sebelumnya dijalankan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pegiat literasi, pengelola perpustakaan komunitas, hingga pemerhati pendidikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Forum TBM Sumatera Utara menganggap bahwa program yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pemerataan akses bahan bacaan tersebut kini dinilai meninggalkan kekosongan signifikan dalam ekosistem literasi nasional.
Program 1.000 buku dikenal luas sebagai inisiatif strategis yang tidak hanya berfokus pada distribusi bahan bacaan, tetapi juga pada penguatan budaya literasi di tingkat akar rumput. Pada periode 2024 hingga 2025, bantuan ini disalurkan ke berbagai lembaga, mulai dari Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), hingga Perpustakaan Rumah Ibadah. Kehadiran buku-buku baru terbukti mampu meningkatkan daya tarik perpustakaan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan membaca.
Jika program tersebut tidak lagi dilanjutkan, dampak langsung mulai dirasakan oleh para pengelola perpustakaan komunitas dan anak-anak di pelosok negeri. Banyak Taman Bacaan Masyarakat di ujung negeri yang berjalan tertatih-tatih berharap bantuan tersebut untuk pembaruan koleksi kini menghadapi keterbatasan serius dalam menyediakan bahan bacaan yang relevan dan mutakhir.
Ketua Forum TBM Sumatera Utara, Sofyanto, M.Pd., menilai bahwa jika program ini diberhentikan, maka berpotensi menghambat upaya peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat. Menurutnya, distribusi buku secara merata merupakan salah-satu faktor penting dalam membangun kebiasaan membaca.
“Program ini bukan hanya soal jumlah buku, tetapi soal akses dan pemerataan. Banyak daerah yang tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan buku selain dari bantuan pemerintah,” ungkap Sofyanto kepada media, Senin (4/5/2026).
Lebih jauh, para pegiat literasi menyoroti potensi meningkatnya kesenjangan literasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota besar, masyarakat relatif memiliki akses ke toko buku, perpustakaan modern, serta platform digital. Sebaliknya, di daerah terpencil, perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat sering menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang tersedia.
Penghentian program ini juga berdampak pada keberlanjutan berbagai kegiatan literasi berbasis komunitas. Banyak kegiatan seperti kelas membaca, pelatihan menulis, hingga diskusi buku yang sebelumnya didukung oleh ketersediaan bahan bacaan kini mulai berkurang intensitasnya. Hal ini berpotensi menurunkan semangat kolektif masyarakat dalam membangun budaya literasi.
Di sisi lain, sejumlah pihak mencoba mencari solusi alternatif. Gerakan donasi buku dari masyarakat, kolaborasi dengan penerbit, serta pemanfaatan platform digital mulai digalakkan untuk mengisi kekosongan. Namun, upaya ini dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan skala dan jangkauan program pemerintah.
“Kolaborasi itu penting, tetapi tetap diperlukan intervensi negara yang kuat. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk beralih ke literasi digital,”sambungnya.
Selain itu, penghentian program ini juga memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan literasi nasional ke depan. Sejumlah pihak berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan menghadirkan program pengganti yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk distribusi buku fisik maupun penguatan infrastruktur literasi digital.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, literasi memiliki peran fundamental. Akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman.
Dengan demikian, jika program bantuan 1.000 buku hilang bukan sekadar penghentian sebuah program, melainkan tantangan besar bagi keberlanjutan gerakan literasi di Indonesia. Tanpa langkah strategis yang tepat, upaya meningkatkan budaya baca yang selama ini telah dibangun berisiko mengalami stagnasi, bahkan kemunduran di sejumlah wilayah. Para pegiat literasi berharap agar perhatian terhadap sektor ini tetap menjadi prioritas. Mereka menilai bahwa investasi dalam literasi adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan. (PN)
.jpeg)
0 Komentar