MEDAN [PetraNews] – Sejak genderang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditabuh oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2025, ambisi besar untuk memutus rantai stunting bagi 82,9 juta jiwa menjadi taruhan reputasi nasional. Namun, di balik keriuhan pembagian baki makanan di sekolah-sekolah, tersembunyi sebuah labirin anggaran yang fantastis dan sistem pengawasan yang kini berada di bawah mikroskop publik.
Hasil penelusuran mendalam terhadap berbagai data otoritas keuangan dan temuan lapangan mengungkap adanya anomali besar antara angka-angka triliunan rupiah dengan realitas di "dapur" sebagai ujung tombak eksekusi.
Anomali Angka: Lonjakan 700% yang Menggetarkan Fiskal
Data Kementerian Keuangan memaparkan sebuah lonjakan yang tidak lazim. Dari realisasi anggaran sekitar Rp43,3 triliun pada tahun 2025, angka ini diproyeksikan melonjak tajam hingga mencapai Rp335 triliun pada APBN 2026.
Yang menjadi sorotan tajam adalah sumber pendanaannya: 67% disedot dari anggaran pendidikan. Pengalihan besar-besaran ini memicu kekhawatiran sistemik bahwa "mengisi perut" siswa mungkin akan mengorbankan "kualitas otak" melalui pemotongan subsidi pendidikan lainnya. Di tingkat mikro, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mengelola dana rata-rata Rp1 miliar per bulan.
Temuan KPK dan Ancaman Rente di Meja Makan
Bukan sekadar asumsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi 8 titik rawan. Lemahnya regulasi yang hanya bersandar pada petunjuk teknis (juknis) tanpa payung hukum setingkat UU atau PP yang kokoh, membuka celah "permainan" pada mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper).
Fitra dan Transparency International Indonesia (TII) senada memperingatkan adanya potensi korupsi sistemik dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan 24.368 SPPG yang beroperasi, pengawasan terhadap aliran dana Rp1 miliar per dapur per bulan menjadi tantangan logistik yang hampir mustahil tanpa transparansi digital yang ketat.
Bedah Hukum & Kebijakan: Suara dari Lembaga Advokasi
Menanggapi carut-marut potensi penyimpangan ini, Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara (LAPAN) memberikan catatan kritis dari berbagai sudut pandang otoritasnya:
1. Perspektif Hukum Publik: "Celah Administratif adalah Pintu Korupsi"
DR Minggu Saragih, SH, MH, Dewan Pakar LAPAN sekaligus Akademisi Fakultas Hukum UNPRI Medan, menyoroti rapuhnya pondasi hukum program ini.
"Penggunaan anggaran negara dalam skala masif tanpa regulasi yang rigit adalah bunuh diri administratif. Kita melihat adanya potensi kelemahan sistemik di mana diskresi juknis bisa disalahgunakan. Hukum harus hadir sebagai pagar, bukan sekadar pelengkap," tegas DR Minggu Saragih.
2. Perspektif Advokasi: "Publik Jangan Hanya Jadi Penonton"
Ariffani, SH, MH, Ketua Umum LAPAN, menekankan bahwa transparansi adalah harga mati.
"Masyarakat berhak tahu ke mana setiap rupiah dari Rp335 triliun itu mengalir. Kami di LAPAN menuntut keterbukaan data vendor dan mitra penyedia makanan di setiap daerah agar tidak ada monopoli terselubung," ujarnya.
3. Perspektif Kebijakan Pembangunan: "Infrastruktur vs Ambisi"
H. Haris Kelana Damanik, ST, MH, Ketua Dewan Pembina LAPAN, mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan angka tanpa kesiapan fisik.
"Jangan sampai ambisi mengejar target 82 juta penerima mengabaikan kesiapan dapur. Jika 1.251 dapur saja sudah kena sanksi karena tidak laik higiene, itu adalah sinyal bahaya bagi keselamatan anak-anak kita," ungkap Haris.
Dapur yang "Sakit" dan Keresahan di Akar Rumput
Hingga April 2026, kenyataan pahit terungkap. Badan Gizi Nasional terpaksa menjatuhkan sanksi kepada 1.251 SPPG (Dapur) karena gagal memenuhi standar dasar: tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan abai terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan efek domino ekonomi. Pembelian skala besar oleh dapur umum di berbagai daerah mulai memicu kelangkaan bahan pokok di pasar lokal, yang berujung pada kenaikan harga pangan. Warga di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) juga dihantui ketimpangan kualitas menu akibat sulitnya jangkauan logistik.
Antara Gizi dan Integritas
Program MBG kini berada di persimpangan jalan. Jika tata kelola anggaran triliunan ini tetap dibiarkan tanpa pengawasan independen dan penegakan hukum yang tegas terhadap dapur-dapur nakal, maka misi mulia menekan stunting terancam berubah menjadi skandal korupsi terbesar di era baru.
Negara harus memastikan bahwa yang sampai ke meja makan siswa adalah protein berkualitas, bukan sekadar sisa-sisa anggaran yang telah "disunat" di tengah jalan.[*red]
LAPAN (Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara) membuka Posko Pengaduan "Kawal Dapur MBG" Call Center: 0812 840 00 409
.jpeg)
0 Komentar